• Borobudur
  • Lukisan dinding Jogja
  • Gunung Merapi
  • Batik Indonesia
  • Taman Sari
  • Batik Indonesia

Bahasa Indonesia - Utang di Balik Permukaan

Pasar Malam dans la presse

Kompas

(En indonésien, avec résumé en français )

Bahasa Indonesia - Utang di Balik Permukaan
2/12/2006 , Seno Gumira Ajidarma

Saya tidak menguasai bahasa Perancis, jadi saya tanyakan kepada Noorca M Massardi apa artinya L’auteur depayse. Ecrivains de double appartenance culturelle, yang dijawab: "Pencipta tanpa batas negara. Pengarang berlatar budaya ganda."

Itulah tema seminar sehari penuh yang berlangsung tanggal 28 Oktober 2006 di ruang Clemenceau, Palais de Luxembourg, Paris, dari pukul 10.00 sampai 18.30, yang diselenggarakan oleh Pasar Malam, sebuah perkumpulan Perancis- Indonesia yang kepedulian utamanya adalah sastra Indonesia.

Seminar menghadirkan seabrek pakar linguistik, bukan saja para Indonesianis, seperti Jerome Samuel, Waruno Mahdi, Monique Zaini-Lajoubert, dan Etienne Naveau, tetapi juga pakar sastra berbahasa Perancis di wilayah bekas koloni Perancis (francophone), Christiane Chaulet Achour; penulis dalam bahasa Perancis asal Maroko, Fouad Laroui; antropolog asal Aljazair, Nourredine Saadi; esais Philippe Noble; maupun filolog asal Tunisia yang pernah meneliti bahasa di wilayah Minangkabau, Claude Hagege.

Dari Jakarta, didatangkan Ayu Utami dan saya, mungkin maksudnya sebagai "contoh soal" kasus kebahasaan di wilayah bahasa yang kompleks seperti Indonesia. Dan karena itu, juga mungkin dilibatkan Juliette Joste, redaktur Flammarion yang akan menerbitkan Saman; dan Brigitte Ouvry-Vial, redaktur L’Inventaire yang bermaksud menerbitkan Saksi Mata. Keduanya tentu dalam bahasa Perancis.

Dalam seminar yang berlangsung dua sesi itu terdapat selingan pemutaran film-film tentang sastrawan Indonesia yang dibuat oleh Yayasan Lontar, dan ditutup dengan wawancara Ayu Utami dan saya oleh Brigitte Ouvry-Vial. Ayu dan saya juga menjadi pembicara dalam diskusi sesi pertama, dipandu oleh penyiar Radio France, Tewfik Hakem, yang disebut berspesialisasi dalam perkara budaya ganda.

Terbiasa dengan model diskusi di Indonesia, cara berdiskusi "hanya bicara yang ditanyakan moderator" (tak ada model pembagian makalah) ini menyulitkan saya, dan saya rasa juga Ayu, untuk menyampaikan apa yang sebetulnya mungkin sudah disiapkan. Ayu sampai menenteng laptop untuk menyesuaikan kembali opini dengan topiknya.

Diskusi model "PBB" ini (pembicara dan pendengar mengenakan head set) berlangsung dalam dua bahasa, Perancis-Indonesia, yang saling diterjemahkan. Adapun untuk mereka yang tidak memahami kedua bahasa tadi disediakan head set untuk mendengar perbincangan dalam bahasa Inggris, mengingat banyak juga yang datang dari luar Perancis.

Ayu menyatakan keberjarakannya dengan diskusi model itu, dan saya sendiri tidak pernah yakin apakah yang saya dengar maupun bicarakan memang tersampaikan seperti yang dimaksud. Namun, baiklah tetap saya beranikan diri untuk melaporkannya, setidaknya sebagai kesan dari sudut pandang saya.

Politik bahasa

Bagi saya seminar ini lebih mirip dengan perbincangan tentang bahasa daripada sastra, karena memang nyaris tidak pernah merujuk karya-karya. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa sebagai bagian dari politik identitas.

Mengapa Kartini menulis dalam bahasa Belanda, bukan bahasa Jawa yang juga dikuasainya? Mengapa karya sastra "Indonesia" seperti yang ditulis Suwarsih Djojopuspito juga ternyata ditulis dalam bahasa Belanda dan terbit di Belanda pula?

Bukanlah bahwa kedua penulis ini dibicarakan secara khusus, melainkan sekadar memberi penanda bagaimana bahasa dalam karya sastra dibentuk oleh faktor sosial historis. Kartini tak pernah bermaksud menerbitkan surat-suratnya, dan bahasa Belanda yang digunakannya adalah keniscayaan yang dibentuk oleh siapa yang dikirimi surat-surat itu, yakni suami-istri Abendanon di Belanda. Sementara Suwarsih, melalui Buiten het Gareel (telah diterjemahkan sebagai Manusia Bebas) yang terbit tahun 1940, mengakui hanya menguasai dengan baik bahasa Belanda, bahasa yang juga dikuasai kaum terpelajar nasionalis saat itu.

Berjuang demi Indonesia, tetapi tidak menguasai bahasa Indonesia, itulah dilema kaum intelektual masa itu. Sementara di sisi lain hegemoni bahasa Belanda dalam diri kelas menengah yang terpelajar juga menjadi ironi bagi penguasa kolonial, karena melalui bahasa Belanda itulah justru gagasan-gagasan liberal maupun marxis tentang kemerdekaan dan kedaulatan tersebar memberi penyadaran. Begitu berlangsung dalam wilayah koloni Belanda, begitu pula dalam wilayah koloni Perancis.

Di satu pihak disebutkan bahwa Perancis sangat berambisi dalam memperanciskan wilayah-wilayah koloninya, sementara Belanda diandaikan lebih "demokratis" dengan membiarkan bahasa-bahasa daerah tetap hidup dan berkembang. Di lain pihak disebut juga bahwa Belanda lebih "pelit" dalam penyebaran bahasanya, agar bahasa Belanda tetap tinggal eksklusif dan elitis, sedangkan Perancis jauh lebih terbuka dan bersemangat dalam "memintarkan" penduduk koloninya melalui bahasa Perancis.

Perbincangan tentang bahasa menjadi politis, artinya selalu mempertimbangkan kepentingan dan ideologi di baliknya. Ayu Utami membuka perbincangannya dengan masalah salam di Indonesia jika berbicara di muka umum, yang bukan saja selalu harus ada, tetapi juga didominasi salam yang dianggap identik dengan agama tertentu. Dominasi macam ini dilawan dengan ucapan salam dari semua agama, setidaknya yang "resmi" di Indonesia. Ayu juga mengungkap bahasa Rancangan Undang-Undang Antipornografi yang ajaib, dan terlalu kentara unsur penindasan di baliknya, yang ujung-ujungnya berkembang ke perbincangan tentang berbagai pengungkapan erotik dalam novelnya Saman yang menggemparkan.

Bahasa ternyata juga situs pergulatan ideologis, dan di sanalah keterbukaan masalah seks dalam novel tersebut diberi makna para penanggapnya sebagai bagian dari reformasi. Pengalaman Ayu dengan bahasa Jawa, yang dianggapnya cukup menyudutkan, memberikan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pembebasan, karena tidak seperti bahasa Jawa, memungkinkan kesetaraan para pengujarnya.

Dalam hal saya, bahasa Jawa adalah juga "bahasa ibu" yang telanjur merasuk, meski hanya dalam bahasa Indonesia saya merasa mampu menerjemahkan gagasan secara egaliter. Saya mengalami bahasa Jawa sebagai bahasa feodal, dan karena itu menolaknya, tetapi sekaligus juga saya mengalami kerugian karena dengan begitu saya gagal memanfaatkannya sebagai perbendaharaan budaya.

Dengan komposisi bahasa pasif Belanda dan Sunda, bahasa aktif Indonesia, Jawa, dan Inggris, saya ungkapkan diri saya sebagai gejala umum para penulis Indonesia, yang boleh dipastikan menguasai "bahasa ibu" lain selain bahasa Indonesia. Toh, saya sampaikan juga, bahwa bahasa Indonesia bisa macet dalam kondisi sosial politik semasa Orde Baru. Alhasil, dalam penulisan informasi "rahasia" dalam fiksi, saya bukan saja menyuruk kembali ke bahasa Jawa, melainkan ke dalam bahasa Jawa "ilegal" dari kelas paria, yang dalam tata bahasa Jawa pasti tak diakui. Bahasa yang kini populer sebagai bahasa "dagadu", yang sebenarnya bukan bahasa melainkan bahasa-sandi.

Di balik kesatuan

Para pembicara, kecuali saya yang cuma ngibul, saya pikir sungguh micara dan canggih, tetapi publiknya—menurut saya—lumayan acakadut. Dari kaum akademisi yang penguasaannya akan budaya Indonesia mengagumkan, sampai yang hadir di gedung senat Perancis yang eksklusif itu sekadar karena "istrinya orang Indonesia".

Kelompok yang tidak pernah saya jumpai di Indonesia tentu adalah mereka yang disebut "eksil", tidak bisa pulang karena peristiwa 30 September/1 Oktober 1965, menjadi warga Belanda, Perancis, Jerman, atau mana pun di Eropa, tetapi yang tampak "lebih Indonesia" daripada banyak pihak yang sering kita jumpai di Indonesia. Keindonesiaan mereka tidak lagi teritorial, dan tidak juga fungsional, karena mereka harus bekerja dan hidup sebagaimana semua orang yang hidup di Eropa, melainkan relasional, bahwa ada "sesuatu" yang menghubungkan—dan terus-menerus menghidupkan jiwa—dengan Indonesia. Jika globalisasi mengubah peta kebudayaan dalam diri setiap orang dengan teritori yang jelas, maka apalagi yang berlaku bagi kaum eksil, pengembara di rantau orang tanpa kepastian untuk kembali.

Reformasi mestinya mengubah situasi, tetapi masa 40 tahun lebih itu sendiri bukanlah pendek untuk membentuk manusia rantau ini cukup asing dengan Indonesia yang dirindukannya tersebut. Dalam perbincangan singkat dengan bahasa Indonesia yang sama, sangat jelas bagi saya bahwa dunia Indonesia dalam kepala kawan-kawan ini masih sangat didominasi oleh wacana Indonesia sekitar 40-an tahun yang lalu.

Bahasa menunjukkan bangsa. Namun, bangsa Indonesia—dengan bahasa yang sudah "disamakan"—belum bebas dari ancaman keterpecahan, seperti yang justru terbuka setelah reformasi. Diskusi yang berlangsung di Paris pada hari Sumpah Pemuda ini bagaikan suatu penanda, masih banyak utang perkara di balik permukaan kesatuan bahasa.

Seno Gumira Ajidarma Sastrawan, Menulis dari Paris

Source : Kompas